Asumsikan teknologinya tersedia dan seluruh data wajib pajak telah terintegrasi dalam big data, dewan ini akan menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan pengukuran, pengumpulan dan pencatatan pajak di negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Dewan ini menyesalkan kebijakan pemberian insentif pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang layanan digital.

Sebagai pemerintah Indonesia, dewan ini akan mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap perusahaan platform e-commerce asing (contoh: Shopee, Lazada, Amazon, dsb) yang beroperasi di Indonesia.

Dewan ini akan mengenakan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dua kali lipat lebih tinggi terhadap produk digital hiburan (game, film, musik, dsb).

Dewan ini percaya bahwa content creator yang fokus berkarya di bidang konten edukasi berbasis riset ilmiah, menggunakan fitur animasi dan proses editing yang rumit seharusnya tidak dikenakan pajak atas penghasilan konten mereka.